Kamis, 02 Februari 2017

Pancasila Diselimuti Kegelapan: Distorsi atau Kredo?



Oleh: Ksatriawan Zaenuddin
Sebagaimana pergantian musim saat ini, tampak kita hadapi awan tebal menyelimuti langit. Di bungkus, dibasahi, dan diwarnai oleh kegelapan. Hanya sepijar cahaya nampak. Memohon menyeruak dilebatnya awan yang membentuk perisai. Hanya sedikit waktu mengisi keseharian, baik itu pagi, siang, sore dan malam hari. Bergandengan tangan, memadu kasih, dan membingkai kisah romantis penuh suka dan duka. Ayu atau layu atau bahkan mematikan berbagai kehidupan dari kegelapan musim saat ini.

Tak kalah senasip dengan kondisi bangsa saat ini. Mungkin ini adalah pergantian musimnya bangsa. Musim dimana bangsa sedang dibungkus, dibasahi dan diwarnai oleh kegelapan yang meringkus sejumlah masyarakat menanti cahaya menembus kegelapan. Sejumlah pergerakan sebagai perisai dan senjata, malah ayu atau bahkan layu oleh moleknya musim saat ini. Seakan mereka sedang terninabobokkan dari hyperrealitas (Jean Baudrillard: Daniel Bell, 2002), dan regresif politik (Lyotard), yang sedang bangun mendokrinisasi dan mendekonstruksi paradigma berbagai puluhan, ratusan, ribuan dan bahkan jutaan masyarakat.

Seakan pilar-pilar bangsa saat ini, sedang dikeroyok habis-habisan. Seakan bangunan bangsa yakni Pancasila, mengalami erositas dari wacana konflik horizontal dan vertikal. Seakan Pancasila sedang dalam masa ujian. Ujian yang mempertanyakan relevansi terhadap kondisi saat ini. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila sebagai common denominator atau pembagi bersama alis titik temu berbagai pemikiran, atau Pancasila sebagai philosofische grondslag (falsafah negara)  dan weltanschauung (pandangan hidup),  yang menjadi acuan dalam pijakan kebijakan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari banyak suku bangsa, agama, ras dan kompleksitas nilai-nilai lokal sejak perumusannya sebagai sebuah bangsa, telah memiliki kebutuhan ideologis untuk mempersatukan seluruh entitas itu, kedalam satu ikatan dasar yang merangkum semua entitas dalam harmoni dan pluralitas. Dasar negara dirumuskan pada 18 Agustus 1945 oleh rapat Pleno PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) merupakan fundamen, filsafat, pikiran sedalam-dalamnya yang diatasnya didirikan gedung Indonesia yang kekal abadi.

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila bukanlah semata-mata kumpulan nilai-nilai universal. Lebih dari universalitasnya justru tumbuh dari suatu pengalaman yang sangat partikular, yang mau tak mau membawa bangsa kita kepada pengakuan akan luhur dan esensialnya nilai-nilai yang dikandung di dalamnya. Pancasila tak lain dari kristalisasi dari respon sejarah itu. Maka pada hakikatnya, Pancasila bagi bangsa Indonesia adalah suatu ambang atau jendela lewat mana seluruh pengalaman eksploitasi, terhadap dirinya selalu bisa terpampang dan terekam kembali seketika itu.

Realitas Bukti Distorsi Pancasila
Tak usahlah memberi deifikasi (mendewakan) atau mengkultuskan (memuja-muja) kemolekan Pancasila dalam tataran teoritis atau konsepsi terhadap dasar negara kita. Melainkan meradikalisasi Pancasila sebagai telaah kritis dalam aktualisasi kebijakan negara saat ini. Patut kita pertanyakan kebijakan negara saat ini, apakah masih tataran interpretasi Pancasila (das sein ke das sollen) dalam implementasinya.

Bukti hirup pikup realitas yang menyengat dan menyesakkan berbagai pikiran dan helaan nafas kita. Ketika Pancasila sebagaimana penjelasan diatas, yakni common denominator, philosofische grondslag, weltanschauung yang mana dari kompleksitas ternyata tidak demikian adanya dalam aplikasinya.

Wacana konflik semakin mendengungkan suara, menonjolkan dan menancapkan taringnya mempertanyakan kebijakan pemerintah dari ilusi eksplorasi, edukatif dan keadilan, padahal suatu eksploitasi sumber daya bangsa dan negara Indonesia yang tak ubahnya derivasi imperialisme, liberalisme, Kapitalisme untuk mengenyangkan para borjuasi atau korporasi, dengan budaya politik immoralitasnya yakni Politik Pencitraan yang membabi buta, membabat kewibawaan dirinya sebagai seorang negarawan.

Pada tahun 2016, tentu kita masih ingat bagaimana terjadi maladministrasi yang menjangkiti struktur kabinet kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pengangkatan Menteri ESDM, Archandra Tahar yang dramatis dan penuh dilematis. Pasalnya, sekaliber jajaran pemerintahan pusat kecolongan dengan status kewarganegaraan ganda yang hanya mempekerjakan selama 20 hari, dan kemudian kembali mengangkatnya sebagai wakil menteri ESDM. Sedangkan ketua ESDM yakni oleh ignasius jonan yang sebelumnya di reshuffle sebagai menteri perhubungan. Kontroversial jajaran kabinet, politik dan media sosial banyak menghantui ketika saat Archandra Tahar kemudian melegalkan eksport Konsentrat Freeport.  Tidak hanya sekali ini saja maladministrasi dijangkiti struktur kabinet kerja. Padahal, sebagaimana menurut Samuel Huntington dalam Political Order In Changing Society (1968) menegaskan bahwa transisi politik dan demokrasi akan cepat terkonsolidasi dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance) ketika tiga elemen penting dapat hadir bersamaan, yakni penegakan hukum, pemimpin yang tegas dan disiplin yang tinggi. Akan tetapi, teori ini hanyalah bualan bagi telinga yang tak berlubang, mata yang tecungkil, dan hati yang membeku serta pikiran yang membatu.

Apalagi akhir tahun 2016 dan 2017 saat ini, berbagai wacana masa kelam yang mewarta kembali sebagai patologi yang telah mengakar jauh ke alam bawah sadar seluruh masyarakat Indonesia. Ketika diingatkan kembali akan Palu dan arit, seluruh masyarakat berbondong-bondong untuk melakukan penindakan sewenang-wenang. Hal demikian bukan tanpa sebab, karena Presiden tak mengambil langkah gesit dalam menangani hal ini, dan bahkan pernah melontarkan suatu pernyataan untuk meminta maaf kepada patologi atau goresan sejarah yang lama mendekam dalam literatur bangsa Indonesia sebagai virus yang harus di basmi. Namun, presiden mengambil sikap yang jauh berbeda.

Selanjutnya, ketika seorang menteri yang didepak dari jajaran kabinet kerja presiden Joko Widodo karena dianggap terlalu kritis dan represif terhadap Megaproyek reklamasi yang berlangsung di Jakarta yakni menteri Rizal Ramli. Aksi nyata representasi dan aktualisasi yang dilakukan menteri Rizal Ramli sebagai upaya keadilan sosial akan masyarakat yang tinggal di pesisir dan juga sebagai penegakan konstitusional baik nasional dan internasional. Akan tetapi, hal ini tidak di tindak lanjuti oleh Presiden Joko Widodo. Konon katanya terdapat perusahaan yang menalangi dana pemilu Presiden saat itu.

Di bidang ekonomi, marak terjadi swatanisasi berbagai aset-aset negara. Seperti BUMN dan investasi yang kian liberal dan menjerat para penguasa pribumi. Pengusaha pribumi di godok untuk berkompetisi di negara sendiri melawan para kapitalisme asing yang memiliki modal yang demikian gigantisnya, melegitimasi jalannya investasi tersebut dengan berbagai deregulasi yang digunakan untuk menggalikan jurang terjal sebagai kuburan massal para pengusaha pribumi. Bukan lagi menyoal mengenai penegakan UUD 1945 Pasal 33 sebagai dasar terbentuknya demokrasi ekonomi dimana ditandai intergrasi sebagai kesatuan dasar negara bahwa kesejahteraan dan keadilan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari cita-cita kemerdekaan bangsa dan seluruh sumber daya alam dikuasai negara yang mana dalam realitasnya hanya utopis yang kian tak menemui titik akhirnya.

Tak heran, jika masyarakat kita semakin merongrong kedinginan, kesakitan dan menunggu belas kasih sang Derby Fortuna. Namun, menunggu hanyalah kesialan yang terus diderai warga Indonesia. Ketika berbagai kebijakan Pemerintahan yang sedikit demi sedikit menggantung para warga di tiang bendera merah putih. Sebagian masyarakat berulah, mengganggap ini adalah momentum tepat yang sedemikian lama mendekam dibalik tirai. Suasana semakin memanas. Bara api semakin bertebaran di mana Ketika seorang bernama Ahok, dengan gaya kepemimpinan yang tak mencerminkan sikap kharismatik. Mendikte, menghardik dan menzholimi atas nama keadilan dan kebenaran. Menampakkan suatu kedikdayaan kebijakan dan pembangunan yang cukup ironi dan erotis bagi seluruh warga Jakarta. Ironi karena nampak terlihat berbagai pembegalan kemanusiaan. Sedangkan erotis karena nampak "keadilan, kebenaran, manfaat, baik buruk, dan bahkan tuhan" menjadi hal yang absurd, nisbi dan nihil yang di mekanisasi oleh hegemonik-hegemonik tiranik borjuasi, dengan terus memunculkan berbagai propaganda di mana-mana, terutama di dunia Maya, di  media-media massa.

Sebagaimana menurut Lee Loevinger dalam teori reglective-projective-nya, bahwa media massa adalah cermin masyarakat yang menapilkan suatu citra yang ambigu-menimbulkan tafsiran yang bermacam-macam sehingga pada media massa setiap orang memproyeksikan atau melihat citranya. Media massa mencerminkan khalayak dan khalayak memproyeksikan citra pada penyajian media.

Berlalunya kolonialisme tidak berarti pulih luka-luka patologis, wacana adu domba di pelihara oleh pertautan antara pengetahuan dan kekuasaan dalam sistem hierarki nilai dan pengawan yang diwariskan oleh Penjajah yang sebagai partisipan hierarki, sebagai pewarta distrotif memperkukuh yang disebut oleh Edwar Said dreadful secondariness". Membuat jagat wacana menjadi kabur dan retak, membelah garis kawan dan lawan.

Begitu pula ketika Marcuse mengatakan simulasi, maka kita dapat mengatakan saat ini, sebagai Mega simulasi  yang sedang menjangkiti masyarakat Indonesia. Media bukanlah lagi sebagai penyambung lidah masyarakat, kontrol sosial melainkan sebagai kontraktor obligasi politik yang tampa ampun mendiskriminasi berbagai khalayak. Ramuan-ramuan kebencian, kekerasan, fitnah, Sara, dan lain-lain, tak ayal kita semakin bermandikan api, menyelam di tengah sengatan panas tersebut. Media massa bukanlah sebagai washilah (distributor kebenaran), sebagaimana dalam ayat suci Al-Qur'an yang kini juga masih saja  dipertanyakan.

Pancasila Vs Agama
Anomie-anomie (Emile Durkheim) yang terjadi di NKRI saat ini, sangat mengcengangkan karena dapat meruntuhkan kebhinekaan Indonesia yang lama telah lama di pupuk. Sangat merisaukan jika banyak kalangan yang kembali mempertanyakan mengenai dasar negara bangsa Indonesia. Tapi, realitas tak pernah berbohong, menampilkan suatu fenomena secara murni yang terjadi di tingkat masyarakat. Walau dalam tingkat elitis itu berbeda. Akan tetapi, sekali lagi hal demikian dapat mengancam keutuhan NKRI.

Pemerintah sebagai pemimpin bangsa, harus mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagaimana sebenarnya dan seharusnya nampak di permukaan, bukan malah mendekam di balik perhitungan, percaturan dalam melegalkan ambisi komunal-komunalnya yang sangat primitif dimana Indonesia haruslah mengalami kemajuan baik dalam pikiran maupun dalam tindakan. Seutuhnya adalah membela negara ini.

Isu semakin mencuat di berbagai kalangan, ketika Indonesia dengan dasar negara yakni Pancasila dipertentangkan dengan Agama-agama, dengan universalitasnya yang di sandingkan inklusivsme dan universitas agama, khususnya agama Islam. Berbagai isu mencuat untuk menjadi negara Islam, dan dalam fenomena dapat kita lihat dimana kebanyakan berbagai agama di adu domba. Tak ubahnya pergulatan sejarah bagaimana agama-agama di Adu Domba oleh isu Sara. Keputusan selalu saja terjadi dengan otoriter sebagai mayoritas di negeri, dimana dicuatkan untuk membentuk negara Islam. Hal demikian tentu saja, menyulut sebuah pertentangan dan pertanyaan di berbagai kalangan. Padahal dalam literatur Islam terdapat parelalisme dengan Pancasila, yang mana tak satupun bertentangan.

Islam harus kembali kekermunian, sebagaimana Clifford Geertz bahwa "Mencoba mundur ke belakang untuk mengambil ancang-ancang bagi gerak mau ke masa depan adalah lazim dilakukan oleh berbagai masyarakat. Namun dalam kasus masyarakat, Islam, gerak mundur ke belakang itu dianggap sebagai kemajuan itu sendiri." (Yudi Latif, Masa Lalu Membunuh Masa Depan).

Memurnikan ajaran Islam yang harmonis, plural tapi bukan pluralisme. Dalam aras sosialisme-religius sebagimana kewajiban kita mengamalkan yang tertera dalam perintah-perintah Allah SWT dalam Ayat suci kita.

Berkaca Kembali: Kredo Parelalisme Agama dan Pancasila

Ketika berkaca di zaman Rasulullah Muhammad Saw, yang mencetuskan konsensus Madinah yang merangkum seluruh entitas-entitas, membawa kepada kejayaan dan kemajuan egalitarian saat itu. Bila kita ingin merelevansikan Pancasila, sangatlah representatif merangkum berbagai entitas yang ada di Indonesia saat ini.

Berdasarkan buku Api Sejarah dalam karya monumental Ahmad Mansur Suryanegara, yang mengisahkan berbagai kalangan santri dan ulama-ulama serta para entitas lainnya, yang mana pergumulan gerakan dibentuk untuk dekolonialisasi saat itu, dan mencetuskan untuk membentuk suatu negara.

Sebagaimana pula yang pernah di kemukakan Sang Revolusioner Bangsa yakni Ir. Soekarno dalam buku Refleksi atas Persoalan Keislaman (K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A. hlm 245)  dalam pidato keenegaraan pada 16 agustus 1983 meyakinkan:
"Pancasila bukan agama. Pancasila tidak akan dan tidak mungkin menggantikan agama. Pancasila tidak akan diagamakan. Juga agama tidak mungkin di Pancasilakan. Tidak ada sila-sila dari Pancasila yang bertentangan dengan agama. Dan tidak ada satu agamapun yang ajarannya memberi tanda-tanda larangan terhadap pengamalan dari sila-sila dalam Pancasila. Karena itu, walaupun fungsi dan peranan Pancasila ini kita dapat menjadi pengamala agama yang taat sekaligus sebagai pengamal Pancasila yang baik. Karen aitu, jangan sesekali ada yang mempertentangkan agama dengan Pancasila, karena keduanya memang tidak bertentangan."

Bagaimana Sang Revolusioner Bangsa juga demikian mengakui bagaimana agama dan Pancasila tidaklah bertentangan. Harus bersama-sama berjalan bersama dalam mengatasi berbagai problematika yang kini menjangkiti bangsa Indonesia. Pancasila harus dapat di aktualisasi dalam aras dalam memakmurkan bangsa ini, bukan hanya pada materil tapi moral suatu bangsa, seluruh entitas-entitas tersebut.

Pemerintah Harus Berkiblat

Pemerintahan harus tegas dan gesit dalam mengambil sikap hal ini, tidak memihak kepada sekelompok orang melainkan memihak kepada Pancasila, perangkum berbagai entitas yang terdapat di negara ini. Menjalankan UUD 1945 sebagaimana mestinya, tanpa terdogma oleh guyonan para kapitalisme asing, tanpa tergiur berbagai wacana diplomatis para borjuasi yang masih menghegemoni bangsa ini.

Pemerintah harus memihak kepada Pancasila. Bangsa didirikan dan dipertahankan hingga saat ini, harus di utuhkan kepada sang-sangka merah putih, tanpa melunturkan setetes warna dari simbol negara Indonesia.

Pemerintah harus menjalankan hukum sebagaimana hukum yang sebenarnya. Persamaan di mata hukum, tanpa inisiatif menghukum-hukumi, memainkan hukum sebagai ajang penuangan nafsu bejat memperkosa ribuan khalayak.

Pemerintah harus tegas memanusiakan manusia yang sekarang ini terdehumanisasi oleh mega simulasi, oleh hyperrealitas yang mendogma, mengaburkan kebenaran. Karena jika tidak, maka tunggulah momentum mengisahkan Isak tangis bangsa ini.

Pemerintah harus berkiblat. Memperjelas kiblat sebagaimana sejarah meriwayatkan bangsa Indonesia. Mengkilablatkan diri pada Pancasila. Dasar negara, dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara, sebagai pijakan kebijakan negara. Bukan hanya simbolis dan Sloganis belaka, yang merayakan di rumput-rumput hijau, di tanah-tanah lapang. Melainkan aras dan gerakan Indonesia, berada pada Pancasila. Karena saat ini, negara sedang sekarat.

Memperbaiki dan Meluruskan Shaf

Tidak hanya pemerintah, melainkan seluruh khalayak demikian harus mampu mengawal jalannya pemerintahan saat ini. Apalagi seorang terpelajar, yang dicaplokan diri sebagai masyarakat berintelektual,  sebagaimana Vaclav Havel yang di kutip Amien Rais dalam buku Selamatkan Indonesia: Agenda Mendesak Bangsa, bahwa kalangan intelektual harus mampu menjalankan kebijakan publik dan juga mengawal kebijakan publik.

Pemerintah, masyarakat dan seluruh pilar-pilar bangsa. Bersatu padu, bersama bergotong royong sebagaimana inti sari Pancasila, dalam menyelamatkan bangsa Indonesia, dari jurang degradasi. Sebagai perisai dan sebagai pedang melawan hunusan pedang dari luar apalagi pedang dari dalam. Sebagimana Soekarno mengatakan yang mungkin bunyinya seperti ini, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

Kita harus bersama-sama bergerak, melawan pembungkam kita, melawan setan pembungkam yang mendogma diri kita. Menanggalkan "Quo Vadis dan Status Quo", karena tentu saja kita akan  ersama-sama dalam masyarakat menjadi perisai dan senjata. Seperti kata Soekarno dalam buku Biografi, Pemikiran dan Perjuangan A. Dahlan Ranuwirahardjo yang di tulis dan dikutip oleh Ridwan Saidi bahwa:

"Apa yang sekarang kita kerjakan, apa yang sekarang kita perbuat, apa saja kita punya tindakan ini hari hanya berupa menyusun-menyusun perhimpunan, menulis artikel dalam majalah dan surat kabar, mengadak kursus, mengadakan rapat umum, mengadakan demonstrasi-demonstrai, itu semua adalah termasuk massa-aksi",

Inilah yang harus kita rangkum dan himpun, dalam menegakkan revolusi bukan reformasi yang telah banyak mengakronis, melupakan sejarahnya dan memenggal idealisme, demi menggalang kapital-kapital.  Karena "revolusi belum berakhir".

BAGIKAN

Like dan Ikuti Fans Page:

0 komentar: