Selasa, 02 Mei 2017

Refleksi Pendidikan Indonesia: Benturan antara Cita dan Realitas


 Oleh: Ksatriawan Zaenuddin 

Apa yang diinginkan untuk negara, harus juga disediakan untuk sekolah
(Plato dan Aristoteles)

Tepat 2 Mei, Indonesia menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Biasanya, hari ini di gelar meriah dengan berbagai bentuk demi mengangkat marwah pendidikan. Memberikan sumbangsih pemikiran dan harapannya baik yang bernilai positif atau negatif, atau mengkritisi kondisi pendidikan bangsa Indonesia.

Hal ini tentu saja sangatlah baik bagi majunya pendidikan bangsa Indonesia. Masyarakat masih menyadari akan pentingnya pendidikan. Masih mengiginkan negaranya untuk hidup mandiri dengan kerja keras dari warganya sendiri yakni kita semua. Menimbang peran pendidikan untuk meningkatkan kualitas manusia, tentu dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa. Demikian merupakan harapan, dan kewajiban konstitusional negara Indonesia yang termaktup dalam UUD 1945 Alinea 4 yang berbunyi "Mencerdaskan kehidupan bangsa...,

Raport Merah Indonesia
Harapan dan kewajiban demikian belumlah dapat kita raih bersama. Berbagai kebijakan pendidikan, seolah memelintir kewajiban konstitusional negara Indonesia. Implikasinya, seluruh masyarakat Indonesia yang kini diambang nafas mewujudkan impiannya.

Berdasarkan data kemendikbud, sebanyak 4,9 juta anak pada tahun 2015 tidak mendapatkan pendidikan (Edunews.id, 2016). Untuk data jumlah putus sekolah terus meningkat, merujuk data Kemendikbud, pada 2015-2016, terdapat 997.445 siswa SD dan SMP yang tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikannya (Jawapos, 2016). Tahun 2015 terdapat 60% yang menempatkan Indonesia di urutan ke-2 tingkat putus sekolah jenjang SMA, di dunia (news.ekozone, 2015). Sedangkan pada tahun 2016-2017 terdapat 187.211, seluruh jenjang pendidikan putus sekolah (Kemendikbud, 2017). Penyebabnya, menurut BPS sekitar 73 persen kasus putus sekolah terjadi karena faktor ekonomi (radioidola.com, 2016).

Data tersebut, sangat bertolak belakang dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 telah mengamanahkan bahwa "setiap warganegara berhak mendapat pendidikan". Akan tetapi, tetap saja pemerintah tidak mampu dalam mengatasi hal tersebut, dan terkesan pemerintah saat ini memaksakan segala kebijakannya dengan ketimpangan yang tumpah ruah dalam pendidikan kita, dengan dalih percepatan kemajuan bangsa Indonesia misalnya MEA.

Hilangnya Pendidikan: Api Jauh dari Panggangnya
Kebijakan tersebut, bertujuan untuk peningkatan perekonomian, namun juga mengangkat seluruh bidang kehidupan untuk meningkatkan kompetensi dengan kompetisi. Realisasi kebijakan ini dapat berjalan maksimal, dengan membentuk bangunan kokoh yakni Pendidikan. Namun, ketimpangan semakin menyeruak karena bukan peningkatan kualitas proses belajar mengajar, melainkan kompetisi dalam mendapatkan pendidikan tersebut. Alhasil, masyarakat yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak sebelumnya dapat digilas dalam kebijakan ini untuk melanjutkan pendidikannya.

Terlebih, beberapa kebijakan perekonomian Indonesia hanya mensifati masyarakat Indonesia sebagai sumber daya manusia untuk menjadi kuli. Hanya dalam meningkatkan sumber daya manusia, sangat relevan ketika beberapa kebijakan pendidikan Indonesia hanya berorientasi pada peningkatan Sumber Daya Manusia, yang pada nantinya hanya sebagai pekerja di bangsa yang sebagian besar dikuasai oleh asing. 

Hal ini, sejalan dengan teori Human Capital oleh Gary S. Beckerbahwa pendidikan adalah investasi sumber daya manusia yang memberi banyak manfaat yakni, kondisi kerja yang lebih baik, efisiensi produksi, peningkatan kesejahteraan dan tambahan pendapatan seseorang yang ujungnya dapat memberikan multiplier efek terhadap pembangunan perekonomian. Efeknya, Indonesia mampu bersaing dengan negara maju saat ini (Ali M, 2009). 

Namun, teori ini lebih menekankan material semata dan kurang memperhatikan dimensi sosial-budaya manusia. Teori yang mereduksi manusia sebagai "sumber daya manusia" (SDM) dapat dianggap sebagai sebuah proses dehumanisasi. Menempatkan manusia sebagai bagian proses produksi tidak jauh berbeda dengan barang dan jasa yang ujungnya menyebabkan alienasi manusia (Ali M, 2009).

Gejala ini, gaung terlihat dalam dunia pendidikan Indonesia. Tidak sedikit, manusia di perhadapkan pada kehidupan yang teramat mulai didikte oleh individualisme, atau egoisentrisme. Kebebasan kita seakan dikekang untuk berimajinasi dan berkreasi. Semakin amblas, ketika suatu hal yang tidak bermanfaat dalam kemajuan perekonomian, misalnya Budaya. Budaya atau kearifan lokal setiap daerah di Indonesia, kurang diketahui oleh warganya sendiri. Beberapa pelajaran kedaerahan, tidak lagi di wajibkan dalam sistem pendidikan Indonesia. Padahal, menunjang dalam membangun karakter manusia di suatu daerah agar mampu mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Bukan untuk menekankan kedaerahan dalam sistem demokrasi saat ini, melainkan budaya tersebut sebagai manifestasi Bhinneka Tunggal Ika. "Ika" sebagai tujuan pendidikan, namun proses untuk mencapai tujuan bersifat "bhinneka" (Zamroni, 2001).

Roh nasionalisme semakin tampak di hadapan kita. Belakangan ini, seluruh pihak dikeluhkan orientasi pendidikan yang cenderung di kapitalisasi dan liberasasi, salah satunya mengenai PTN-BH. PTN-BH atau perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum adalah kewenangan otonomi perguruan tinggi dan status perguruan tinggi negeri badan hukum yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kebijakan hal ini, dapat menimbulkan adanya penyimpangan, karena PTN memiliki hak dalam mengatur segala civitas akademik, termasuk dalam hal anggaran. Sehingga hal ini, sangatlah rentan terjadi kapitalisasi atau privatisasi dalam dunia pendidikan.

Kolektif untuk Pendidikan 
Hal demikian, semakin membawa pendidikan kita ke dalam degradasi yang dapat berimplikasi seluruh aspek. Padahal, dalam kebijakan Indonesia yakni SDGs 2030, Indonesia harus mampu dalam meningkatkan kualitas manusia. Namun, jika pemerintah tidak melakukan pembenahan sekarang juga, maka hal tersebut dapat berakibat fatal Indonesia kedepannya.

Tidak hanya dari kalangan pemerintah, kita sebagai warga negara juga memiliki kewajiban dalam meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Bersatu dalam tekad murni, bisa kita lakukan sedari dini, baik dengan penyampaian aspirasi akan ketimpangan pendidikan, atau dengan menyisir berbagai daerah anda yang masih minim pendidikan, karena pada dasarnya penentu majunya Indonesia adalah pendidikannya, baik pendidikan formal ataupun non formal.

Kini, beberapa masyarakat, komunitas dan organisai telah banyak menunaikan kewajiban sebagai warga negara yakni membagikan buku gratis, membuka tempat baca, tempat menulis dan kelas-kelas tersendiri dalam meningkatkan kualitas manusia di suatu daerah, apalagi daerah yang memang kurang dan bahkan tidak di jamah oleh pemerintah. Begitupula dengan pemerintah, yang telah mencanangkan berbagai kebijakan dalam mengatasipembiayaan pendidikan, mengatasi siswa yang putus sekolah, dan telah banyak memberikan berbagai sumbangan kepada masyarakat.

Namun itu semua amat belum cukup. Pemerintah perlu mencanangkan program yang lebih baik dengan menimbang kondisi di setiap daerah di Indonesia. Meningkatkan pengawasan dan efektifitas dalam setiap kebijakan pendidikan.

Tentu tekat tersebut, merupakan harapan kita bersama, yang masih menginginkan pendidikan Indonesia maju dan dapat menjadi negara yang berdaulat, negara yang membangun bangsanya, melalui diri kita baik oleh pemerintah dan kita. Jika pemerintah menginginkan masyarakat untuk berkompetisi dalam kondisi global ini, maka pemerintah harus menyediakan hal tersebut di sekolah. Begitu pula sebaliknya, ketika masyarakat menginginkan sesuatu, maka ia harus memberikan pula kepada negara. Sebuah relasi hak dan kewajiban warga negara dan pemerintah.
 

"jika sekolah adalah untuk belajar,  lalu mengapa sekolah mengeluarkan pelajar atas dasar bodoh, dan tidak beretika, maka dari itu, itulah tugas sekolah. Kalau sudah pintar, yah jangan sekolah"
Zaenuddin Kabai



BAGIKAN

Like dan Ikuti Fans Page:

0 komentar: