Rabu, 16 Agustus 2017

Kontroversi !!.. KPU Ajak Perang Partai Politik di Pemilu.



Lensapos.com - Kurang dua tahun, pesat demokrasi akan digelar. Partai politik kini telah bersiap. Namun, jaminan masih simpang siur parpol lama atau baru bisa jadi peserta pemilu 2019, meski dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu parpol lama tidak perlu menjalani verifikasi faktual terkait kepengurusan di daerah. 

Beda halnya pernyataan kontroversial Komisioner KPU Hasyim Asy'ari, Undang-Undang memerintahkan agar seluruh parpol yang hendak menjadi peserta pemilu harus mendaftar terlebih dahulu dan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan.

“Jadi tetap akan diteliti (kelengkapan syarat, red) secara administratif,” ujar Hasyim di Jakarta, Rabu (16/8).

Kata Hasyim, sejak 2014 terdapat sejumlah daerah otonomi baru (DOB). Alasannya, perlu dipastikan apakah partai-partai politik yang ada sudah memiliki kepengurusan di daerah-daerah tersebut. Sesuai aturan yang ada, kepengurusan harus 100 persen di tingkat provinsi dan 75 persen di tingkat kabupaten/kota.

“Jadi spekulasinya begitu (bisa saja parpol enggak memenuhi syarat, red). Tapi kalau orang (parpol, red) mau menang tentu optimistis dan kerja keras. Saya nggak yakin mereka akan main-main,” ucap Hasyim.

Walau demikian, penyelenggara belum menetapkan Paraturan KPU (PKPU) terkait verifikasi partai politik. 

Lanjut Hasym, baru melakukan uji publik dan akan meminta catatan tertulis terlebih dahulu ke DPR, terkait ketentuan yang mengatur verifikasi partai politik dan penelitian administrasi.

Sikap ini, penting karena meski tercantum dalam UU Penyelenggaraan Pemilu, namun perlu penjelasan lebih lanjut. Terlebih undang-undang yang sah rapat paripurna DPR tersebut sampai saat ini masih belum diundangkan.

“Kami akan minta catatan tertulis (ke DPR, red) apa yang dimaksud dengan ketentuan pasal itu. Bak terkait verifikasi dan penelitian administratif,” katanya.

“Kalau pandangan saya sudah jelas, ada dua penelitian. Yaitu administratif dan faktual yang dalam bahasa undang-undang adalah verifikasi. Sementara ketentuan undang-undang juga menyatakan parpol yang pernah diverifikasi tak perlu diverifikasi lagi," pungkas Hasyim.


(Akbar)

BAGIKAN

Like dan Ikuti Fans Page:

0 komentar: