banner here

KPK Makin Tak Beres !!!.. Pansus Serang Bilang KPK Ilegal

advertise here

Lensapos.com - Wakil Ketua Pansus KPK Masinton Pasaribu menegaskan, keberadaan safe house Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ilegal.

Masinton mengatakan, pasal 15 ayat 1 UU KPK menyinggung tentang perlindungan terhadap saksi dan korban. Dalam penjelasan UU pasal 15, perlindungan tersebut berbentuk evakuasi.

"Melakukan evakuasi ini diterjemahkan KPK dengan membuat safe house. Tapi dalam ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban (PSK) No 3 tahun 2014, yang diberikan kewenangan safe house adalah LPSK. Lembaga lain boleh tapi harus dilakukan oleh LPSK dan tercatat di LPSK dalam bentuk surat keputusan," kata Masinton di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/8/2017).

Keberadaan rumah safe house KPK seharusnya dilandasi oleh MoU antara KPK dan LPSK. Selain itu harus memenuhi ketentuan dan dilaporkan.

"Informasi yang kami dapat dari LPSK, safe house versi KPK tidak tercatat dan tidak ada SK. Maka safe house itu, keberadaannya ilegal, tidak sesuai dengan perundang-undangan dan KPK tidak paham," katanya.

Anggota Komisi III DPR RI ini menilai KPK telah membuat aturan sendiri dengan membuat safe house yang telah melanggar UU.

"KPK bikin nomenklatur sendiri soal safe house. Cari UU-nya, nggak ada safe house. Safe house merupakan kewenangan LPSK. Begitu juga dengan safe house di Depok dan Kelapa Gading, ilegal dan tidak ada SK nya," ungkapnya

Keberadaan rumah sekap (KPK menyebutnya safe house) sebelumnya diungkapkan oleh saksi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa alias Miko pada pansus angket. Menurut keterangan Niko, rumah sekap tersebut digunakan untuk mengondisikan kesaksian palsu.* 


(Rini)