Minggu, 24 September 2017

Hari Tani Nasional: Apa Kabar Reforma Agraria?

  Hari Tani Nasional: Apa Kabar Reforma Agraria? Oleh Sutrisno - lensapos.com
Sutrisno, di Sekretariat Himpunan Mahasiswa Jurusan Agribisnis Unismuh Makassar
Tanggal 24 September merupakan momentum untuk mengingat perjuangan petani dan momentum untuk merancang gerak pembangunan pertanian yang perlahan mulai terlupakan. Hari Tani ada bukan untuk sekedar berhura, tapi lebih tepat dimaknai sebagai momen untuk me-refleksi dan melakukan evaluasi terhadap perkembangan kehidupan petani dari tahun ke tahun, khususnya “Reforma Agraria”.

Tahun 2017 adalah tahun ke-57 pasca terbentuknya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 tahun 1960 yang merupakan salah satu langkah pemerintahan era Ir.Soekarno untuk melepaskan petani dari strategi kapitalisme barat yang akan menyebabkan “eksploitasi manusia terhadap manusia”. Akan tetapi konflik elite politik yang menyebabkan perubahan rezim/penguasa politik, maka program reforma agraria pun praktis mengalami perubahan.
[next]
Rezim Orde Baru (Orba) menjalankan program agraria yang sama sekali berbeda dengan program sebelumnya, yakni Revolusi Hijau. Eksploitasi hutan sebagai komoditi, dan Agroindustri. Rezim Orba menjelma menjadi gerbang dibangunnya kawasan industri manufaktur, pengembangan infrastruktur, dan agroindustri yang berujung meluasnya penggusuran dan pengambil alihan sumber-sumber agrarian, utamanya tanah.

Setelah rezim Orde Baru tumbang pada tahun 1998 dan digantikaan oleh Reformasi masalah agraria masih menjadi masalah yang sulit untuk diatasi termasuk oleh Rezim Jokowi-JK. Hal ini dapat dilihat dari data yang dirilis oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sejak tahun 2016 telah terjadi sekitar 450 konflik agraria dengan luas lahan 1.256.027 Ha. Kasus konflik terbanyak disebabkan oleh korporasi sebanyak 172 kasus, disusul oleh pemerintah sebanyak 172 kasus dan sesama warga sebanyak 65 kasus.
[next]
Pemerintah dan korporasi swasta sendiri cenderung mengerahkan aparatur Negara sebagai alat untuk memukul mundur pemilik lahan dari aksi protes yang mereka lakukan dengan tindakan yang represif dampaknya 342 warga menjadi korban  kriminalisasi, warga mengalami kekerasan dan 13 lainnya tewas.

Penyebab konflik agraria sendiri di sebabkan oleh kebijakan ekonomi Negara yang sangat liberal dan pro capital. Akibatnya lahan yang awalnya di duduki oleh warga. di rampas demi kepentingan investor. Oleh karena itu penyelesaian konflik agraria tidak bias terwujud hanya dengan langkah parsial seperti pembentukan Tim Khusus dan Kementrian Agraria, akan tetapi tetapi diperlukan perombakan kebijakan ekonomi yang sangat liberal.
[next]
Oleh karena itu jika rezim Jokowi-JK betul-betul serius untuk membela kaum tani maka seharusnya rezim ini menegakkan kembali Undang-Undang Pokok Agraria no.5 tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria, sementara di level ekonomi pemerintah dituntut untuk kembali ke sistem ekonomi yang digariskan oleh konstitusi, tepatnya pasal 33 UUD 1945.


Sutrisno 
(Mahasiswa Jurusan Agribisnis Unismuh Makassar)

BAGIKAN

Like dan Ikuti Fans Page:

0 komentar: