banner here

Mahkamah Konstitusi Bawa Indonesia Ke Zaman Batu, Ini Kritikan MUI

advertise here

Lensapos.com - Gegara munculnya wacana Mahkamah Konstitusi untuk pencantuman aliran kepercayaan di kolom agama di KTP, menimbulkan polemik dari berbagai baik yang dianggap ketidaksukaan dan intoleransi terhadap ajaran lima agama yang diakui oleh negara Indonesia. 

Hal ini menjadi sorotan bagi anggota Komisi Hukum MUI Anton Tabah Digdoyo yang memandang aliran kepercayaan sebagail yang tidak boleh berkembang di Indonesia. 

"NKRI adalah negara beragama bukan negara penghayat aliran kepercayaan. Keputusan MK itu menandakan NKRI mundur ke zaman batu, animisme-dinamisme bakal tumbuh subur lagi di Indonesia, di era sains yang semakin maju," ujar Anton dalam keterangan tertulisnya seperti diberitakan RMOL.co, Kamis (9/11).

Menarik sejarah dimasa Orde Baru, Anton mengungkapkan bahwa aliran kepercayaan tidak pernah berkembang, dan bahkan Presiden Soeharto bahwa aliran kepercayaan harus hilang dan induk agama yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan menurut Anton untuk menghindari kesetaraan antara agama dan aliran kepercayaan. Anton anggota Komisi Hukum MUI mengungkapkan hal tersebutlah sehingga MUI dibentuk. 

"Jadi dengan disahkannya aliran kepercayaan setara dengan agama ini berarti MUI dan lembaga-lembaga agama telah kalah," tegas mantan ajudan Pak Harto itu.

Anton pun berharap pemerintahan Joko Widodo-Jusu Kalla segera menyadari potensi konflik akibat putusan MK tersebut. Menurutnya, kemajemukan bangsa Indonesia tak perlu ditambah rumit lagi dengan memberi ruang bagi aliran kepercayaan.

"Bangsa Indonesia ini sangat majemuk, dilegalnya aliran kepercayaan makin rentan konflik horizontal," tutup purnawirawan jenderal Polisi ini. * 

(In/Lensapos.com)