banner here

Wabendum Golkar Sebut Penyidik KPK Enggak Bodoh

advertise here

Lensapos.com - Kasus E-KTP yang semakin bergulir dan bahkan dikatakan akan mencapai titik terang. Seperti itulah yang diungkapkan oleh Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Partai Golkar Zulhendri Hasan. Zulhendri Hasan yang pernah mengatakan bahwa pencabutan BAP Miryam S Haryani tidak menjamin Ketua DPR Setya Novanto 'aman' dalam kasus korupsi e-KTP.  

Hal ini diungkapkan oleh Zulhendri Hasan bahwa dirinya diperiksa penyidik hari ini yang disampaikan oleh pengacara Farhat Abbas via Telepon, Selasa (14/11). 

Dikatakan Zulhendri bahwa sesuai pidato politik usai rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Golkar waktu itu, Novanto menyatakan, bahwa dirinya bersih dan tidak terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. 

Dalam percakapannya tersebut, Farhat menceritakan konstruksi mengenai rencana pencabutan berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam. 

"Lalu saya berpandangan kalau dicabut itu BAP Miryam, itu tentu saja tidak akan mempengaruhi posisi Pak Novanto. Karena apa? penyidik itu nggak bodoh," ungkap Zulhendri. 

Dikatakan pula kepada Farhat, sekalipun BAP Miryam dicabut, tentu sudah ada bukti-bukti petunjuk lain atau keterangan-keterangan saksi lain yang menyebutkan hal serupa. 

"Sekalipun itu dicabut tidak akan mempengaruhi, saya hanya menyatakan. Lalu saya mengatakan lagi, andaikata saya jadi ketua timnya, saya tidak akan rekomendasi pencabutan itu, kira-kira seperti itu," ceritanya.

Diketahui, Zulhendri hari ini diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dugaan merintangi penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP, Markus Nari. 

Politisi Senior Golkar Markus Nari sendiri diduga sebagai pelaku yang memengaruhi Miryam untuk memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Sementara itu, Miryam dalam kasus pencabutan BAP di persidangan Irman dan Sugiharto pada 23 Maret 2017, telah dinyatakan bersalah memberikan keterangan palsu. Politikus Partai Hanura itu divonis lima tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan. *


(Rl/Lensapos.com)