Ketum Dema UIN Alauddin Geram Lihat Tindakan Separatis Pemerintah

oleh

Lensapos.com – Kampus adalah wadah para pemuda untuk mengenyam pendidikan yang kerap disapa mahasiswa, dari berbagai kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan kualitas diri selaku insan akademis, disisi lain mahasiswa juga erat kaitannya dengan kritikan bagi analisa terhadap segala objek yang telah jauh dari sisi keadilan , kebijakan kampus misalnya, jika tak memberikan ruang bagi mahasiswa maka dianggap telah menelanjangi mahasiswa itu sendiri.
Pasal 28 E Ayat 3 UUD NRI 1945 Telah jelas “kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat” hal ini telah menjadi landasan utama dan tak terbantahkan lagi jika di lihat dari hierarki perundang-undangan,

BACA JUGA:   Berjubel, Calon Siswa Dari Daerah Daftar Masuk SMPN di Kota Padang

Baru-baru ini terdengar 2 Mahasiswa di salah satu universitas di makassar , M Fiqri dan Resky Ameliah harus dikenakan sanksi skorsing selama 2 semester atas pelanggaran Tata Tertib Kehidupan Kampus Pasal 7 ayat 2, 4, dan 8 yakni melakukan aktifitas jam malam dan memasang spanduk, baliho, atau semacamnya di kalangan civitas akademika.

Kedua mahasiswa yang sedang mengenyam pendidikan program studi Ilmu Hubungan Internasional (HI) ini diberi sanksi karena dinilai menyebarkan poster-poster berisi kata-kata dan ilustrasi yang ditempel di wilayah sentrum kegiatan mahasiswa.

BACA JUGA:   STKIP Muhammadiyah Rappang Gelar Pembekalan dan Pelepasan KKLP 2018/2019

Adapun isi poster tersebut adalah ‘Kalau Pembangunan Berarti Tergusur, Kemajuan Berarti Kehilangan Ruang Hidup; Biarlah Makassar Mundur Lagi’ serta poster lain berisi “kampus rasa pabrik” mahasiswa tersebut menempel poster ini berangkat dari keresahan sistem kampus tendensi ekonomi pasar bebas “neoliberalisme”, selayaknya pabrik dengan menggunakan nilai intelektual sebagai komoditasnya dan mengarahkan konsep pendidikan berbasis kepentingan pasar.

Hal inilah yang menjadi landasan betapa terpuruknya pendidikan kita jika berselingkuh dengan kapitalisme , hingga melahirkan kebijakan yang mencekik leher para mahasiswa.

BACA JUGA:   Gelar Seminar Nasional, Pemerintah Padang Harap Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis IT

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Asrullah Dimas mengatakan kejadian ini adalah bukti bahwa Kampus lagi-lagi bukan untuk mahasiswa, namun hanya untuk kepentingan pasar nantinya, apalagi dengan melemahkan power dari mahasiswa itu sendiri.

“Kami tidak sepakat atas perlakuan dan pemberian sanksi tersebut, karena apa salahnya jika hanya pemasangan poster. inilah bentuk kritikan mahasiswa selaku warga dalam kampus, pimpinan harusnya dapat menerima masukan bukan malah bertindak selayaknya zaman orde baru” Pungkasnya.(*)

(As/Lensapos.com)