Refleksi Hari Tani: Petani Dalam Pusaran Konflik Agraria

oleh

Lensapos.com – Saat ini, keadaan masalah agraria, khususnya masalah tanah, sudah sangat mengkhawatirkan. Berbagai jenis sengketa tanah dengan ekses-eksesnya berjalan dalam frekuensi dan intensitas yang mengkhawatirkan. Menurut data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dalam kurun waktu 2017 tercatat 659 kejadian konflik agraria diberbagai wilayah dan provinsi di Negara ini dengan luasan 520.491,87 ha yang melibatkan 652.738 Kepala Keluarga. Konflik agraria yang terjadi dalam kurun waktu tersebut bervariasi, mayoritas adalah sengketa lahan antara kaum pemodal dengan rakyat utamanya petani dimana 208 atau 32% terjadi disektor perkebunan.

Sektor properti menempati posisi kedua dengan jumlah konflik 199 (30%) dan seterusnya ditempati masing-masing oleh sektor infrastruktur dengan dengan 94 konflik (14%) 78 (12%) disektor pertanian, kehutanan 30 kasus (5%), pesisir dan kelautan sebanyak 28 (4%) dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 kasus (3%). Dari 659 konflik yang terjadi didominasi oleh pihak warga dengan swasta yaitu 289 kasus, disusul pemerintah dengan warga 140 kasus dan warga dengan warga 112 kasus, dalam konflik ini baik pemerintah maupun swasta cenderung mengerahkan aparatur negara sebagai alat untuk memukul mundur oetani yang berusaha mempertahankan lahannya, mirisnya yang menjadi pihak yang dirugikan dalam konflik agraria di negeri agraris ini adalah petani.

Tantangan yang dihadapi petani dewasa ini tidak lagi sederhana karena bukan cuma harus menyesuaikan dengan gejala alam seperti anomali cuaca tetapi juga tekanan dari negara dan tata industrialisasi, termasuk ekonomi gobal yang direpresentasikan oleh kewajaran WTO. Hal ini telah menyebabkan Indonesia mengalami penyusutan lahan pertanian salah satunya sawah, sekitar 150.000 hingga 200.000 ha sawah setiap tahun dan berpotensi habis dalam 38 tahun, sebagian besar konversi lahan pertanian diakibatkan atas ekses pembangunan infrastruktur. Dampak dari penyusutan sawah adalah kuota impor beras akan semakin membengkak diiringi dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang kian meningkat tiap tahunnya.

BACA JUGA:   70 Tahun HMI: Jangan Lunturkan Warnanya

Kalau saja kebijakan pemerintah terus memberikan akses baik kepada pihak swasta maupun instansi-instansi negara yang terkait untuk terus melakukan konversi lahan produktif petani dan dijadikan lahan perusahaan ataupun pembangunan infrastruktur seperti yang terjadi di Enrekang, Sulawesi Selatan dan Kulonprogo, Yogyakarta dengan dalih untuk menumbuhkan tingkat perekonomian negara, saya kira langkah ini kurang tepat karena efeknya tidak hanya menimbulkan ketimpangan ekonomi melainkan juga berdampak pada keseimbangan ekosistem dan kondisi keamanan negara.

Secara ekonomi implikasi dari konversi lahan produktif petani adalah penyusutan jumlah lahan penghasil kebutuhan primer masyarakat utamanya kebutuhan pangan yang jelas-jelas diikuti pembengkakan kuota impor sebagaimana yang terjadi pada tahun ini yang dimana pemerintah menargetkan akan melakukan impor beras sebanyak 2 juta Ton untuk tahun ini, Hal tersebut tentu sangat merugikan para petani karna impor beras secara besar-besaran berpotensi membuat harga beras lokal menjadi anjlok.
Sementara dalam bingkai keamanan nonkonvensional, soal pangan itu penting. Tak ubahnya peran perangkat peperangan seperti senjata, tank, pesawat tempur beserta yang lainnya dalam pendekatan militer menjadi hal penting yang menentukan sukses tidaknya suatu operasi militer. Namun berbeda dengan senjata, tank dan pesawat beras hanya dilibatkan pada operasi yang rendah kekerasan.

BACA JUGA:   APOLOGI

Operasi militer dengan tingkat kekerasan yang rendah umumnya mengandalkan kehancuran ekonomi dan keresahan masyarakat sebagai media utama untuk memenangkan suatu pertempuran. Hal ini memperjelas betapa pentingnya lahan baik bagi petani maupun keamanan suatu negara. Ia tidak kalah penting dibandingkan bahaya teroris, yang dianggap sebagai ancaman serius bagi kemanan yang kini menjadi wacana nasional dan global. Untuk menciptakan kegelisahan sosial semacam ini tidak perlu menggunakan isu etnis atau agama. Cukup dengan menyebarkan isu bahwa beras impor yang kita makan dipupuk dengan pupuk yang tidak halal dan mengandung racun yang mematikan, pasti masyarakat menjadi kalang kabut. Dengan demikian, ancaman bagi negara ini bukanlah ancaman yang berasal dari luar negeri melainkan dari dalam negeri dengan penyusutan lahan petani akibat pembangunan infrastruktur dan maupun alih fungsi lahan oleh korporasi swasta melalui penggunaan lahan dengan pola tanam monokultur (misalnya kelapa sawit) yang tentu saja mendapat legalitas dari pembuat kebijakan.

Dalam konteks ekologi lahan pertanian memiliki fungsi yang sangat besar dan nampaknya lepas dari pengamatan pemerintah. Terlepas dari fungsi sawah sebagai penghasil pangan yang bisa dirasakan langsung, fungsi sawah sebagai pemelihara lingkungan seringkali tidak disadari karena manfaatnya tidak seketika. Selain sebagai penghasil pangan fungsi sawah yang lain adalah sebagai mitigasi (daya mengurangi) banjir dan dalam pengendalian erosi. Mitigasi banjir suatu sawah adalah kemampuan lahan tersebut menahan dan menampung air hujan dan aliran air permukaan dan mengalirkan ke daerah hilir secara perlahan, sehingga volume air aliran permukaan berkurang. Dengan begitu, intensitas banjir didaerah hilir berkurang. Mitigasi banjir dapat dinilai melalui interpretasi data jangka panjang debit sungai. Pada suatu Daerah Aliran Sungai (DAS), petakan sawah yang dikelilingi pematang dapat dipandang sebagai kumpulan ribuan kolam penampung air yang kemudian dialirkan secara perlahan melalui saluran drainase atau sungai ke daerah hilir, sehingga potensi banjir di daerah hilir dapat dikurangi.

BACA JUGA:   Puisi Esai: Proyek Perubahan Bersama

Oleh karena itu, melihat betapa pentingnya keberadaan petani beserta lahannya pemerintah seharusnya mngeluarkan kebijakan yang betul-betul bijak dan pro terhadap kaum tani dengan menegakkan kembali Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) no.5 tahun 1965 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria, sementara di level ekonomi dituntut untuk kembali ke sistem ekonomi yang digariskan oleh konstitusi, tepatnya pasal 33 UUD 1945.

Oleh: Sutrisno
(Sekbid Humas dan Advokasi HIMAGRI Universitasi Muhammadiyah Makassar)